Headlines News :

    SAVE PEMBERANI NAJWA SHIHAB






    Nasib presenter MetroTV Najwa Shihab tengah terancam. Gara-gara keberhasilannya mengungkap indentitas anggota DPR yang diduga mencatut nama Presiden dan Wapres, dia akan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
    Mendengar kabar ini, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono angkat bicara. Menurut Margiono, harusnya Najwa diberi penghargaan, bukan malah dilaporkan ke polisi.
    “Menurut saya nggak usah (dilaporkan ke polisi) karena tidak ada pidana yang dilanggar, tidak ada kejahatan. Yang dilakukan (Najwa) kerjaan jurnalistik yang menurut nilai-nilai dasar jurnalistik, dan menurut kode etik,” jelas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pers ini dalam acara talkshow di JakTV, tadi malam.
    Margiono melihat, dalam proses wawancara Najwa tidak melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Najwa justru melakukan kerja jurnalistik yang baik. Najwa berhasil melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi ke publik secara transparn sehingga yang beredar di masyarakat tidak sekadar rumor.
    Najwa adalah wartawan pertama yang bisa mengungkap bahwa orang yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD adalah Ketua DPR Setya Novanto. Najwa mewawancarai langsung Sudirman.
    “Memperjelas persoalan, meng-clear-kan masalah yang perlu diketahui publik justru itu kewajiban pers. Rumor harus dijelaskan dengan dokumen, dengan bukti. Itu kerjaan jurnalistik yang istimewa,” terangnya.
    Atas dasar itu, kata Margiono, harusnya Najwa mendapat penghargaan.
    “Sudah pasti kalau pelanggaran kode etik tdak ada. Wartawan mewawancarai sumber yang mememiliki otoritas untuk menyampaikan itu. Justru, kalau menurut kami, Najwa Shihab harus mendapat penghargaan,” jelasnya

    Nelayan Senang Harga Ikan Tuna Naik Terus


    Nelayan Senang Harga Ikan Tuna Naik Terus
    Donggala -Upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing membuat sentra-sentra ikan tuna di sejumlah negara tetangga menipis. Akibatnya, hasil tangkapan tuna dari nelayan tanah air kian menjadi buruan.

    Salah satu dampaknya bisa terlihat dari harga jual tuna yang kian menanjak sejak ada kebijakan kontrofersial tersebut. Hal tersebut membawa senyuman bagi kalangan nelayan.

    "Harganya sekarang sudah bagus. Bisa dihargai Rp 45.000/kg. Dulu sih harganya cuma Rp 20.000-25.000," aku Erdin, seorang nelayan yang ditemui detikFinance di Pelabuhan Ikan Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (17/11/2015).

    Pantauan detik.finance di Pelabuhan Ikan tersebut ada sejumlah nelayan yang membawa kotak-kotak styrofoam ‎berisi ikan tuna sirip kuning yang disimpan dengan banyak es.

    Ia menyebut, 1 ekor tuna jenis sirip kuning yang biasa ditangkapnya‎ bisa memiliki bobot hingga 100 kg. "Yang ini 60 kg, yang sebelahnya 80 kg. Kalau beruntung kita bisa bawa pulang 100 kg," ujar dia sembari menunjuk dua ekor ikan di hadapannya.

    Dengan bobot seperti itu, satu ekor ikan bisa dihargai hingga Rp 4,5 juta. Angka yang fantastis untuk sekor ikan tangkapan.

    Bukan hanya dari segi harga, dari sisi pasokan di laut pun jumlah ikan tuna kian melimpah. Bila sebelumnya sekali melaut ia dan teman-teman sesama nelayan hanya bisa menangkap 3-5 ekor, saat ini para nelayan bisa membawa pulang hingga 2 kali lipat jumlah sebelumnya.

    "Sekarang bisa bawa pulang sampai 10 ekor," sambung dia.

    Dengan rata-rata berat ikan tangkapan sekitar 80 kg dan harga Rp 45.000/kg, maka bisa dihitung secara kasar satu kelompok nalayan bisa pulang membawa hasil tangkapan senilai Rp 36 juta.

    Era SBY Tak Tersentuh, Setahun Jokowi, Ternyata Ini Mafia Migas Raup Rp 250 Triliun/Tahun

    Jakarta, Topik Berita - Bareskrim Polri dan KPK sebenarnya sudah memegang data sosok misterius MR yang disebut-sebut terkait sebagai pihak ketiga dalam pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di Petral. 

    Hasil investigasi Bareskrim dan KPK soal MR, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kalangan menteri di Kabinet SBY, disampaikan kepada Tim Reformasi Tata Kelola Migas ketika mengonfirmasi dan mencocokkan data skandal Petral kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut. Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan ekonom Faisal Basri, yang salah satu tugas pokoknya memberantas mafia migas, sudah selesai tugasnya pada 13 Mei 2015. 

    Berdasarkan temuan lembaga auditor KordaMentha, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. "Tuan MR" ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak.


    Ilustrasi
    Fahmy Radhi, mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, menceritakan bahwa saat Tim Reformasi menyampaikan laporan hasil kerja mengenai mafia migas, ternyata Bareskrim dan KPK memegang nama yang sama, yakni MR. “Sesungguhnya dulu tim kami (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) ke KPK, kemudian melapor ke Bareskrim, kami melakukan konfirmasi ternyata ditemukan kesamaan, inisialnya MR,” kata Fahmy Radhi kepada Tempo, Rabu, 11 November 2015.


    Fahmy menjelaskan, MR adalah pengusaha besar yang memiliki perusahaan di Singapura. Melalui perusahaannya, MR bertindak sebagai perantara pengadaan minyak dan gas negara. Akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak atau jual-beli produk bahan bakar minyaknya.


    Menurut Fahmy, pada era Presiden SBY meski nama Tuan MR santer disebut dalam kasus yang sama, ia tak pernah tersentuh KPK karena ada unsur kedekatan "Mister Untouchable" itu dengan para pemimpin elite negeri ini. Walhasil, KPK tidak mempunyai pintu masuk menyelidiki kasus Petral. Presiden SBY memerintah selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

    "Mumpung saat ini audit membuktikan ada kerugian negara, saya rasa ini menjadi saat yang tepat untuk KPK untuk masuk ke kasus ini, karena Presiden Jokowi mempunyai komitmen untuk memberantas mafia migas," ucap Fahmy. (tcp/tempo)

    PLTU Tenayan Raya Segera Beroperasi, Kapasitasnya Melebihi Kebutuhan Riau

    Revolusi Mental's photo.
    Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Raya sudah akan selesai. Rencananya akan segera dioperasikan pada akhir tahun mendatang dengan kapasitasnya yang ternyata melebihi kebutuhan listrik masyarakat Riau.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Hafiz Humas PLN sektor Pekanbaru
    “Pengerjaan PLTU ini tidak pernah berhenti. Pembangunan membutuhkan waktu dan jika tidak ada halangan akhir Oktober ini sudah bisa dioperasikan,”
    PLTU Tenayan Raya menggunakan 2 mesin dengan masing-masing kapasitas maksimal 110 Megawatt. Jika keduanya beroperasi, Hafiz menyebut, PLTU tersebut mampu memasok listrik hingga 150 Megawatt.
    Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp2,3 triliun itu dipercaya dapat memenuhi kebutuhan sejuta pelanggan rumah tangga dengan standar 1300 watt. “Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik masyarakat Riau yang berkisar 30 hingga 50 Megawatt, maka angka ini bisa melebihi kebutuhan kita.
    Kelebihannya bisa digunakan untuk memasok listrik ke provinsi lain yang kekurangan pasokan listrik," terang lelaki berkacamata ini. Hingga kini, lanjut Hafiz, PLTU Tenayan Raya masih berada di bawah Unit Induk Pembangunan. Dan jika telah selesai akan diserahkan dan dikelola oleh Penyalur Pusat dan Pengatur Beban (P3B) PLN Riau.

    Ketika Jokowi 'Ditantang' Bocah 5 Tahun di Bangkalan

     - "Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak lihat sini, pak. Sini Pak, saya mau sepeda," teriak Wisnu dari luar pagar Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 

    Bocah 5 tahun itu sampai berusaha memanjat pagar kecamatan setinggi 1,5 meter itu, agar bisa dilihat Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi. Maklum, penjagaan ketat dari protokoler, membuat Wisnu tak dapat memasuki area pembagian kartu sakti Jokowi.

    Jokowi terhentak mendengar suara lantang Wisnu. Ia menoleh ke arah bocah berkaos kuning itu. Padahal, saat itu ada puluhan anak-anak dan orang tua juga memanggil nama sang presiden. Seketika itu pula orang nomor 1 di Indonesia itu menyuruh pengawalnya membantu Wisnu menemui mantan Walikota Solo itu.

    "Gendong saya, Pak. Saya mau sepeda dari Pak Jokowi," kata Wisnu kepada anggota Paspampres.

    "Angkat, angkat Pak, bantu nih," ujar warga lainnya dengan logat Madura.

    Kejadian ini langsung disambut riuh warga yang hadir. Semua mata tertuju kepada Jokowi dan bocah lincah itu, saat berhasil mendekati presiden. 

    Tak lama kemudian, Wisnu akhirnya bisa berdiri di samping Jokowi. Tanya jawab pun langsung dimulai di atas panggung 5x4 meter itu. Pemandangan itu sontak menyedot perhatian warga. Sebab Wisnu bukanlah bagian anak yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    "Namamu siapa?," tanya Jokowi.

    "Wisnu Pak," jawab Wisnu.

    "Mau sepeda?" tanya Jokowi lagi.

    "Hooh Pak. Iya Pak mau sepeda Pak," timpal Wisnu.

    "Ya sudah ambil itu sepeda," kata Jokowi.

    "Nggak mau, Pak. Saya pingin ditanya dulu sama Bapak," ujar bocah kurus itu, yang disambut tawa para hadirin.

    "Disuruh ambil sepeda malah nggak mau. Malah minta ditanya dulu. Mau berhitung atau pertanyaan lain?" tutur Jokowi, heran.
    Wisnu mengajukan pertanyaan kepada Jokowi, karena dirinya tidak ingin diperlakukan berbeda dari yang lain.

    "Saya nggak mau, Pak. Tanya dulu, Pak," desak Wisnu.

    "Nanti kamu malah nggak dapat sepeda malahan," ujar Jokowi mengingatkan. 

    "Biarin, Pak," tegas Wisnu seraya tersenyum.

    Jokowi akhirnya menuruti permintaan Wisnu dengan mengajukan pertanyaan. "Okey. Sebutkan 3 nama-nama binatang." 

    "Panda, Rusa, Zebra, Pak," jawab Wisnu disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

    "Ini berani lompat pager tapi juga pinter," ujar Jokowi heran, seraya tertawa.

    Wisnu akhirnya mengambil hadiah sepeda yang dijanjikan Jokowi. Dengan polosnya, dia pun menggiring sepeda barunya di depan Jokowi sambil mengucapkan terima kasih. 

    Pemandangan ini membuat Ibu Negara Iriana Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo tertawa terpingkal-pingkal.

    Bagi-bagi sepeda ini dalam rangka kunjungan Jokowi dengan warga Kecamatan Kamal,Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, presiden membagikan kartu sakti kepada warga sekitar.

    Kartu sakti itu yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, dan juga kartu Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat 
     
    Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
    Copyright © 2011. topik berita - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Mas Template
    Proudly powered by Blogger